Ini Sebabnya Masalah Outsourcing di RI itu Ruwet

s

Jakarta – Perusahaan alih daya atau biasa disebut outsourcing kerap diidentikkan dengan masalah hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga banyak yang menolak keberadaan outsourcing di Indonesia.

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hadi Subhan berpandangan, tak ada yang salah dengan keberadaan outsourcing. Lalu mengapa outsourcing sering dikeluhkan banyak tenaga kerja di Indonesia?

“Ada dua hal yang menyebabkan keruwetan masalah outsourcing di Indonesia,” kata Subhan dalam diskusi berjudul Outsourcing dan Penciptaan Lapangan Kerja di Kaffein, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Pertama, kata dia, adalah keberadaan oknum yang melanggar undang-undnagoutsourcing. Oknum itu, menurut Subhan, bisa datang dari sisi perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing maupun perusahaan yang menyelenggarakan outsourcing.

“Contoh pelanggaran yang dilakukan perusahan pengguna outsourcing adalah perusahaan yang menyelenggarakan telekomunikasi tapi justru yang  di-outsourcing-kan adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan telekomunikasi. Itu kan core bisnis, sesuai undang-undang itu nggak boleh, berarti dia melanggar,” kata dia.

Sementara contoh untuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyelenggara outsourcing adalah masalah pemenuhan hak tenaga kerja outsourcing.

“Ada perusahaan yang mau melaksanakan outsourcing, tapi nggak mau ikut aturan mainnya. Misalnya gaji nggak dibayarkan sesuai UMR (Upah Minimum Regional), tidak memberikan tunjangan yang sesuai, tak mengikutkan karyawan Jamsostek atau sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan,” papar Subhan.

Subhan melanjutkan, masalah kedua penyebab keruwetan outsourcing di Indonesia adalah minimnya pengawasan. Ketika terjadi kesalahan katakanlah seperti perusahaan telekomunikasi di atas, itu tidak ditindak tegas oleh Pemerintah.

“Karena tidak ditindak tegas, makin lama makin banyak yang melanggar. Pelanggarannya makin masif. Tapi ketika makin banyak yang melanggar, pemerintah makin kelimpungan, yang disalahkan penyelenggaranya. Penyelenggara outsourcing dikambinghitamkan seolah perusahaan outsourcing itu salah,” ungkap dia.

Menurutnya, keberadaan outsourcing tidak salah, hanya saja banyak oknum yang melanggar dan didiamkan oleh penegak hukum sehingga membuat sektor ini kian buruk citranya di dunia kerja Indonesia.

“Yang tidak tepat pada outsourcing bukan pada aspek legalnya, tetapi pada implementasinya. Pada penegakan hukumnya,” tegas dia.

Hadir dalam diskusi kali ini juga adalah Direktur INDEF, Enny Srihartati dan Direktur Utama ISS Elisa Lumbatoruan.

Kurang Pengawasan

Salah satu masalah outsourcing di Indonesia adalah penegakan hukum. Ini karena kurangnya ketersediaan tenaga pengawas, sehingga penegakan hukum menjadi hal yang nyaris mustahil di lakukan.

“Di Jawa Timur ada 35.000 perusahaan tapi tenaga pengawas hanya sekitar 160 orang. Bagaimana mungkin bisa diawasi ada pelanggaran atau tidak kalau tenaga pengawasnya minim,” ujar Subhan.

Masalah kedua, tidak adanya anggaran pengawasan disediakan pemerintah.

“Sekarang bagaimana kalau pengawas mau mengawasi, kalau anggarannya nggak tersedia. Transportasinya tidak disediakan dan sebagainya. Memang itu pengawas disuruh naik undur-undur (sejenis serangga yang berjalan mundur). Jadi di situ masalahnya,” ujar dia.

Tak adanya pengawasan ini menyebabkan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan outsourcing alias alih daya. Dari mulai pengupahan yang minim dan tidak sesuai ketentuan, hingga tidak adanya kejelasan nasib pekerja.

(detik.com)

Leave a Comment